 |
| Foto: ist |
MataPenaNews.com, Pesibar-Beberapa peratin di Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung saat ini menjadi bahan pergunjingan warganya. Pasalnya, kinerja peratin yang dinilai tidak transparan dan asal-asalan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta dugaan pungli sertifikat prona.
"Kinerja para oknum peratin yang ada di Pesisir Selatan sangat kami sesalkan, sebab kurang terbuka dengan penggunaan dana desa bahkan ada dugaan beberapa bangunan rabat beton tidak sesuai spesifikasi," kata beberapa warga Pesisir Selatan yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, pembangunan yang menggunakan DD Tahun Anggaran (TA) 2017 itu hanya sekedar penyerapan anggaran saja. Pasalnya pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada bahkan tidak diperuntukan untuk pekon penerima DD tersebut.
"Pembangunan rabat beton di Pekon Tulungbamban misalnya, pembangunan tersebut membangun di luar wilayah pekonnya dengan alasan hasil kesepakatan. Sedangkan untuk Pekon Pelitajaya yang juga membangun rabat beton tidak menggunakan batu pecah ukuran 1-2 cm (split) dengan alasan lokasi terlalu jauh dan tidak bisa di jangkau oleh kendaraan," ujar warga Pesisir Selatan.
Masyarakat Pesisir Selatan berharap agar penggunaan DD di Pesisir Selatan dapat diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kedepan anggaran DD tidak digunakan asal-asalan. "Kami sangat berharap aparat penegak hukum turun kelapangan guna mengecek kinerja oknum peratin, jangan hanya berdiam diri melihat oknum peratin yang menggunakan DD asal-asalan" terang beberapa warga.
Sementara itu, menyikapi buruknya kinerja beberepa oknum peratin di di Kecamatan Pesisir Selatan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesibar, Agustiawan berharap agar aparat penegak hukum menindak peratin yang berkinerja buruk, hanya memperkaya diri sendiri dengan kata lain sengaja membangun pekonnya kurang bermanfaat.
"Saya sangat heran dengan kinerja aparat penegak hukum di Pesibar. Sebab sejak DD bergulir tidak satupun peratinnya bermasalah. Memang peratin dan aparat pekonnya jujur semua atau aparat penegak hukumnya tidak tegas? Padahal dilapangan ada dugaan pembangunan yang menggunakan uang negara itu hanya asal-asalan, tidak memperhatikan kualitas dan kuantitas untuk pekonnya sendiri, bahkan beberapa pekon di Pesisir Selatan membangun rabat beton tidak sesuai spesifikasi yang ada," pungkas dia. (ers)
Editor: M Yanto
