 |
| Ratusan Warga Lampura gelar aksi turun jalan dan menyambangi Kantor DPRD setempat menuntut pemahzulan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, Rabu (7/3). Foto: rin/lampura |
Massa bahkan meminta DPR untuk melakukan pemahzulan terhadap Bupati Agung Ilmu Mangkunegara.
Informasi yang dihimpun, massa menuntut pemahzulan itu lantaran dana PHO proyek tahun 2017 belum terbayarkan, dan ADD tujuh bulan tak tek kunjung cair.
Ratusan massa memulai aksi dengan berkumpul di Area Parkir Ramayana Kutobumi Plaza. Sesaat usai berorasi massa melanjutkan aksinya menuju Gedung DPRD setempat.
"Kami menuntut hak yang selama ini tidak ada kejelasan. Selama berbulan-bulan kami dipermainkan. Bayangkan saja, kemunduran Lampura, saat ini disebabkan pemimpin yang tidak perduli terhadap kepentingan masyakat umum. Untuk itu, kami minta kepada seluruh Wakil Rakyat untuk melakukan pemakzulan terhadap kepemimpinan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara, terhitung hari ini," ujar Syamsi Eka Putra, saat berorasi, Rabu (7/3).
Pantauan di lapangan, sejumlah elemen masyarakat yang menuntut pemakzulan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara tersebut terdiri dari Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB), Aliansi LSM Lampura, sejumlah aparatur Desa se-Lampura.
"Turunkan Bupati Agung. Kami sudah delapan kali aksi dan tidak ada solusi. Kami pertanyakan hak kami. Kami perjuangkan hak keluarga kami yang telah dipermainkan oleh Agung," sebut Syamsi.
Selanjutnya, selang 30 menit berorasi ratusan massa yang datang menuntut pemakzulan tersebut disambut Wakil Ketua I DPRD Lampura, Nurdin Habim.
"Kami sangat bersyukur atas kehadiran saudara-saudaraku. Sebagai suatu apresiasi dari kami, agar harapan dan aspirasi saudara-saudara sekalian, mari kita dibincangkan persoalan ini ke dalam ruangan. Agar apa yang disampaikan dapat lebih terarah," ucap Nurdin Habim.
Kemudian, sebagai bentuk lanjutan penerimaan pihak DPRD kepada para massa yang berunjuk rasa sebanyak 20 orang perwakilan aksi massa dipersilakan memasuki gedung DPRD Lampura, guna membicarakan dan bernegosiasi terkait tuntutan tersebut. (*)
Laporan: Rin/Lampura
Editor: M Andika
