 |
| Polres Lambar nobar wawancara TB1 di salah satu stasiun televisi bertempat si KPU Lambar, Kamis (5/7) malam. Foto: ist |
LAMBAR--Usai apel konsolidasi pengamanan pleno rekapitulasi hasil pemungutaan suara Pilgub Lampung di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) Polres Lambar melanjutkan dengan nonton bareng wawancara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian 1 di salah satu stasiun televisi bertempat di KPU setempat, Kamis (5/7) malam.
Menurut Kapolres Lambar AKBP Tri Suhartanto, wawancara TB 1, istilah pucuk pimpinan Polri itu, membahasan tentang Aman Abdurahman yang divonis mati. "Tapi bagi kapolri itu bukan suatu ketakutan. Aman justru berterimakasih kepada kapolri dan dia (Aman, red) berpesan kepada pengikutnya untuk terus berjuang dan melakukan teror," kata Tri dalam pesan WhatsApp, Kamis (5/7) malam.
Dikatakan, pendekatan Polri terhadap teroris pendekatan lunak dan keras.
"Terkait kasus itu Aman sudah ditangkap dua kali namun masih menjadi jemaah JAD. Aman sudah termasuk orang yg dipantau selama ini," kata Tri mengutip kapolri dalam wawancara itu.
"Masalah utama yg dihadapi teroris itu masuk melalui ideologi radikal dan itu hanya bisa dikalahkan oleh ideologi Pancasila yang mengandung ketuhanan dan kemanusiaan. Otak pelaku dari penyerangan di Surabaya sudah ditangkap dan sudah dibuat peta, sudah dideteksi."
 |
| Polres Lambar nobar wawancara TB1. Tampak Kapolres Lambar AKBP Tri Suhartanto tengah konsentrasi menyaksikan wawancara kapolri, Kamis (5/7) malam. Foto: ist |
"80% jemaah JAD terbentuk di beberapa provinsi dan pusatnya di Jatim. Cara yang digunakan untuk menyebarkan ideologi radikal dengan media sosial sehingga sedikit susah untuk dipantau. Dengan terbitnya UU No.5 th 2018 memberikan Polri kekuatan dalam penumpasan teroris karena sebelumnya terbatas oleh regulasi. Dengan UU itu Polri dapat bergerak cepat dan dimungkinkan bisa jadi menyelesaikan masalah," jelasnya.
Menurutnya, karakter Indonesia yang merupakan muslim sangat mudah digunakan untuk agenda teroris yang mengatasnamakan kepentingan agama dan ada kecenderungan sudah menyusup diagenda politik.
Pigaknya berpenapat, untuk mengatasi hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh gerakan lain yang melibatkan organisasi ke-Islaman.
"Sehingga ini tujuan kami agar masyarakat dapat membedakan yang mana gerakan radikal dan mana yang mengutamakan persatuan. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia mayoritas muslim-nya masih memiliki antipati terhadap teroris, inilah yang menjadi prinsip kami," kata kapolres.
"Kami yakin akan kekuatan polri yg berjumlah 440.000 anggota untuk dapat mengatasi 2.000 pergerakan radikal. Harapan kami dengan adanya UU anti teroris masyarakat dapat lebh tenang dan juga kami mendorong BNPT untuk menggunakan seluruh SDA yang mereka punya untuk menghentikan radikal." Demikian Tri Suhartanto.
(rilis/matapenanews.com)
