 |
| Komisi A DPRD Pesibar pose usai tatap muka dengan 12 peratin di kabupaten itu, Senin (19/3). Foto: ist |
MATAPENANEWS.com--Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Lampung gelar tatap muka terhadap 12 dari 14 peratin yang diundang wakil rakyat itu, Senin (19/3), di ruang Komisi A setempat.
Kehadiran para peratin tersebut, selain dalam rangka silaturahmi antara legislatif dengan pimpinan pemerintahan di tingkat pekon, juga dalam rangka pemaparan pencapaian realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), termasuk berkaitan dengan kendala selama pelaksanaannya.
Ketua Komisi A, Eliza Wati, didampingi Wakil Ketua Komisi A, Ali Yudiem, serta dua anggota Sri Suyanti, dan Ahmad Husaini, menampung pemaparan yang disampaikan para peratin.
Dikatakan Eliza, pihaknya sendiri cukup banyak menerima penyampaian dari para peratin dimaksud. Hal tersebut berkaitan dengan realisasi fisik yang dilaksanakan, dan kendala yang ditemukan selama pelaksanaan ADD dan DD pada Tahun 2017 lalu. "Termasuk tentang skala prioritas yang dibangun oleh pemerintah pekon dan azaz manfaatnya," kata Eliza.
Sementara pihaknya sendiri, lanjut Eliza, memberikan arahan kepada para peratin terkait pembangunan fisik yang dipilih, adalah yang merupakan sesuai harapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Karena sebelumnya masih banyak ditemukan pembangunan bersumber dari ADD dan DD yang terkesan mubadzir," tegas Eliza yang diamini oleh tiga aleg lainnya.
Dengan demikian, Eliza berharap dalam pelaksanaan ADD dan DD Tahun 2018 ini, pihak pemerintahan pekon melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. "Tentunya dilengkapi dengan dokumen pemberkasan administrasi yang valid dan tertib, agar tidak menjadi sasaran para penegak hukum," tukasnya.
Tidak hanya Bangkunat, menurut Eliza pihaknya akan terus melakukan kwgiatan serupa dengan seluruh peratin di kecamatan lain di Pesibar, dengan dilakukan secara bergiliran. "Tujuannya agar silaturahmi sebagai mitra antara peratin dengan DPRD terus terjaga. Dengan demikian DPRD bisa terus mengetahui permasalahan yang dialamu pekon, utamanya dalam pelakasanaan program pembangunan pemerintah," tutup Eliza. (acha)
Editor: M Andika
