 |
| Foto:ilustrasi ist/net |
MataPenaNews.com, Lambar-Dalam rangka memaksimalkan realisasi pajak daerah terhadap dunia usaha hotel dan restauran yang ada di Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat mewacanakan pengadaan mesin pembayaran kasir.
Demikian disampaikan Kabid. Pajak Daerah, Herdi Wilismar, S.H., mendampingi Kepala Bapenda, Drs. Gunawan, M.Si., ketika dikonfirmasi, Jumat (4/5), bahwa pihaknya sendiri berencana akan melakukan pengadaan mesin pembayaran kasir. "Tidak lain tujuan dari upaya tersebut agar realisasi pembayaran pajak daerah oleh pengusaha hotel dan restauran yang ada di Pesibar lebih maksimal," kata Herdi.
Menurut Herdi, pihaknya mengakui bahwa tingkat kesadaran para pengusaha hotel dan restauran yang ada di Pesibar dalam hal pembayaran pajak daerah ke Pemkab Pesibar sebesar 10 persen dari setiap transaksi pembayaran oleh konsumen masih cukup rendah. Tentu saja prilaku tersebut berimbas terhadap minimnya realisasi pajak daerah yang masuk dalam kas daerah. "Selama ini pengusaha hotel dan restauran terbilang nakal dalam hal membayar kewajiban mereka yakni pajak daerah yang seharusnya distorkan ke Pemkab Pesibar dari masing-masing konsumen saat melakukan transaksi pembayaran," lanjutnya.
Dalam pelaksanaannya nanti, kata Herdi, mesin kasir dimaksud akan langsung terkoneksi dengan sistem aplikasi yang menghitung jumlah pembayaran setiap kali transaksi terjadi. "Artinya, masyarakat tidak lagi harus kucing-kucingan dalam membayar pajak daerah yang harus dibayarkan, karena sebelumnya pemerintah pun memiliki data yang lengkap," tambahnya.
Kendati begitu, Herdi menerangkan upaya pengadaan mesin pembayaran kasir tersebut, akan mulai dilakukan setelah ketersediaan dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pesibar mulai mendukung. "Mengingat saat ini ketersediaan APBD masih banyak tersedot ke pembangunan prioritas yakni komplek perkantoran Bupati dan DPRD," pungkasnya.
Herdi menandaskan bahwa tercatat sebanyak 38 objek hotel terdiri dari losmen, cottage, dan penginapan, serta 90 objek restauran, seperti rumah makan dan warung makan yang saat ini masuk dalam data Bapenda. "Jika dari objek pajak tersebut ada yang menunggak tagihan pajak daerah, maka akan dikenakan sangsi sosial seperti dipasangnya plang tunggakan pajak sesuai dengan hitungan tunggakan," tukas Herdi. (ers/mpn)
Editor: M Andika
