 |
| Sri Widodo Foto:ist |
Dia mencontohkan, seperti pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ini terjadi, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait sulitnya dan lambannya dalam proses kepengurusan izin.
“Saya instruksikan tidak berlama - lama atau berhari – hari, apalagi sampai berbulan bulan- bulan. Jangan banyak birokrasi,” demikian Widodo dalam rilisnya melalui whatshapp, Jumat (4/5) dini hari.
SKPD yang berkitan dengan perizinan agar menugaskan piket stafnya untuk selalui siaga di kantor. “Jadi, jangan konsumen atau masyarakatnya yang mondar-mandir kedinas. Jika ada berkas yang kurang, sepanjang bisa di susulkan dan bisa dipertanggung jawabkan jangan menghambat keluarnya izin. Bila perlu dalam hitungan hari selesai,” kata mantan kepala dinas kesehatan ini.
Widodo mengharapakan, pelayanan online untuk terus ditingkatkan. “Jangan kalah dgn ojek online, taxi online. Sistem jemput bola,” ujar dia.
Pelayanan perizinan jangan sampai menimbulkan kesan lambat atau berbelit belit bahkan hingga pungutan diluar ketentuan perda. “Jika gratis ya, gratis.
Semua yg bersifat mengambat investor harus di pangkas.
Jika masih ada keluhan perizinan bisa melapor ke Plt. Bupati atau Sekda,” kata Widodo.
Sementara disisilain, kegiatan paskibraka yang sampai kini belum jelas kegiatannya karena keterbatasana anggaran.
Plt. Bupati Sriwidodo menyebut Pemerintah Kabupaten Lampung Utara akan mendukung kegitan Paskibraka. “Tekait dana, saya sudah meminta keuangan untuk mengalokasikan dana serta mendukung pendanaan melalui dispora sesuai aturan. Kadispora segera mencairkan dana sebagaimana prosedur dan aturan sesegera mungkin,” kata Widodo.
Plt. Bupati juga menginstruksikan bagian keuangan untuk segera mencairkan dana kepada Petugas kebersihan, Pol PP, Pembayaran media, Honor kebersihan, Lampu jalan, Dana Desa (DD), Operasinal Puskesmas,Oprasional Camat, Jasa Medis Dokter dan Dana Kegiatan SKPD lainnya termasuk anggaran persiapan Pilkada. “Ini semua harus segera kita cairkan. Saya sudah intruksikan untuk dibayarkan sesuai ketentuan,” ujar Widodo.
Begitu juga dengan sertifikasi guru , ia meminta , Dinas Pendidikan segera mengurus dan jika dana sudah masuk segera disalurkan. Paling lambat 3x 24 jam setelah dana masuk dari pusat dan tersedia harus disalurkan sampai yang menerima. “Saya meminta semua aparatur dipemerintahan ini bekerja cepat, tepat dan bermanfaat. Satuan kerja agar lebih efisien dalam penggunaan dana. Dan mengajukan yg prioritas pro rakyat. Tidak lelet, lamban. Apalagi mempersulit,” kata Plt. Bupati.
Widodo menyebut meski dalam kondisi kesulitan keuangan akibat pembayaran hutang ditahun 2017. Pihaknya tetap mengalokasikan anggaran kegiatan bagi pelayanan dan pembangunan secara maksimal. (rls/rin/mpn)
Editor: M Andika
