 |
| Kelanjutan Pembangunan Gedung DPRD Pesibar disebut belum ada kejelasan, Foto dibidik Senin (12/3) oleh acha/Pesibar |
MATAPENANEWS.com--Pembangunan lanjutan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) hingga saat ini masih belum mendapatkan kejelasan. Itu pasca selesainya kontrak kerja pertama dengan PT. Trontonio Jaya Abadi, 19 Februari lalu.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Murry Menako, S.T., M.Eng., M.Sc., ketika dikonfirmasi, Senin (12/3), mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan terkait lanjutan pembangunan gedung DPRD yang kini masih dalam masa pemeliharaan itu. "Belum bisa dipastikan apakah dilanjutkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini atau APBD Murni Tahun 2019," ungkap Murry.
Menurut Murry, jika dilanjutkan pada APBD Perubahan tahun ini cukup banyak kekhawatiran dalam hal teknis penyelesaiannya. Mengingat masa pengerjaan yang terlalu singkat dan dikhawatirkan dengan dipaksakan banyak resiko yang harus dialami. "Paling cepat APBD Perubahan selesai September, belum lagi lelang yang baru bisa dilakukan pada Oktobernya itu juga kalau tidak berlarut-larut sehingga proses lelang bisa lebih cepat. Artinya hanya ada tiga bulan untuk menyelesaikan sekitar 10 persen sisa itu," jelas Murry.
"Selain itu, dengan pengerjaan yang dipaksakan bisa membuat hasil yang tidak maksimal, sehingga komitmen perusahaan pelaksana yang harus bisa mendapat keuntungan atas pengerjaan proyeknya, tipis harapan bisa tercapai," imbuh Murry.
Lebih lanjut dijelaskannya, karenanya pembangunan lanjutan gedung wakil rakyat itu, lebih efektif jika dilakukan pada APBD Murni Tahun 2019 mendatang. Karena pihak pelaksana bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa harus dikejar waktu dan bisa maksimal. "Tetapi kembali lagi, berkaitan dengan proyek tersebut tergantung dari bagaimana hasil keputusan pimpinan bersama DPRD," katanya.
Sebelumnya menurut Murry, Bupati juga pernah memberikan arahan dan saran kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terkait ihwal dimaksud. "Bupati pernah memberikan arahan kepada kami (PPK dan DPUPR) untuk menghitung teknis masa penyelesaiannya apakah lebih efektif tahun ini atau tahun depan, termasuk kisaran anggaran yang diperkirakan masih memakan dana sebesar Rp4 Milyar untuk semua fasilitasnya. Tentu hal itu bertujuan agar pengerjaannya bisa maksimal," tandasnya.
Masih kata Dia, dengan demikian berkaitan dengan pembangunan lanjutan tersebut, tergantung dari bagaimana kesanggupan anggaran dan keputusan Bupati bersama dengan DPRD setempat. "Kalau anggaran memungkinkan dan Bupati bersama DPRD memutuskan untuk dilanjutkan pada APBD Perubahan, maka wajib untuk dilaksanakan dan diselesaikan. Begitu juga jika memang diperintahkan tahun depan, kami juga siap," tukasnya. (acha)
Editor : M Andika
