 |
| BKPSDM saat uji dan evaluasi para pengisi JPTP dan administrator di Lambar, Kamis (26/7). Foto: istimewa |
LAMBAR--Para pengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) dan Administrator di lingkungaan Pemkab Lampung Barat (Lambar) diuji kompetensi sekaligus evaluasi kinerja, di Ruang Rapat Kagungan, Kamis (26/7).
Ya, Badan Kepagawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat gelar uji kompetensi dan evaluasi kinerja 88 pengisi JPTP dan administrator, eselon IIb 30 dan IIIa 58 orang.
Hadir Bupati Parosil Mabsus; Sekkab Akmal Abdul Nasir, Ketua Tim Evaluasi Dan Uji Kompetensi Havazo Fian.
Kemudian, para Anggota M. Abadi, Boediono dan Bovie Kawulusan; Tim Assesor Lukmansyah M Abeto.
Bupati Parosil, mengatakan ASN merupakan sebuah profesi yang harus profesioanal dalam melakukan tugas dan fungsinya. Prinsip ASN yng profesional adalah yang memiliki nilai dasar kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas, moral dan tanggung jawab pada pelayanan public, kompetensi sesuai bidang tugas, kualifikasi, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan.
Selanjutnya sebagai salah satu prinsip profesionalisme ASN, kompetensi juga menjadi salah satu pertimbangan karir ASN disamping kualifikasi, kinerja, dan kebutuhan organisasi yang dimakdud dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara dan peraturan pemrintah No.11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil adalah kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural.
"Selain itu perlu juga dipertimbangkan kompetnsi pemerintah, saya memandang perlunya untuk menindaklanjuti kedua ketentuan tersebut, yang didasarkan pada pertimbangan aspek normatif dalam upaya mewujudkan visi Lambar hebat dan sejahtera beserta tujuh program prioritas, dalam pencapaiannya sangat ditentukan oleh kualitas ASN khususnya para pejabat pimpinan pratama dan pejabat administrator yang ada", ujarnya.
Pihaknya mengharapkan kepada tim agar dapat diujikan terkait tentang pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk menjabarkan visi misi Lambar hebat dan sejahtera yang melalui lima misi tujuh program prioritas dan tiga program unggulan.
“Tidak mungkin saya mewujudkan visi misi itu sendiri tanpa diikuti kemampuan Kepala OPD sebagai panglima sektor untuk menjabarkannya kedalam program-program yang nyata, gagasan saya kedepannya setiap OPD wajib inovasi melakukan inovasi dalam delapan area reformasi birokrasi, minimal dua inovasi dalam satu tahun," tutupnya.
(rls/ matapenanews.com)
