 |
| Pemkab Pesibar gelar Musrenbang RKPD, Selasa (20/3). Foto: ist |
MATAPENANEWS.com--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), Lampung gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, di Gedung Dharma Wanita, Selasa (20/3).
Tampak, Bupati, Agus Istiqlal, Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesibar, Piddinuri, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda Pesibar-Lambar.
Menurut Agus Istiqlal, rancangan awal RKPD Pesibar Tahun 2019 disusun berdasarkan proses Musrenbang RKPD di kecamatan dan forum gabungan perangkat daerah Pesibar. "Rancangan awal ini juga akan kembali disinergikan dengan hasil Musrenbang RKPD Provinsi Lampung dan Musrenbangnas RKP Tahun 2019," kata Agus.
Dilanjutkannya, hasil dari kesepakatan Musrenbang RKPD tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan APBD Pesibar Tahun Anggaran 2019.
"Perlu diketahui bersama bahwa semua keberhasilan yang telah kita capai adalah berkat rahmat Allah SWT dan kerja keras serta kerjasama dari seluruh aparatur Pemkab Pesibar pada semua tingkatan yang didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk lebih meningkatkan kinerja dan prestasi," lanjutnya.
Diakuinya, disamping keberhasilan yang dicapai, tentunya masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan baik dari sisi kebijakan, program maupun kegiatan. "Dengan semangat kebersamaan dan persatuan, semua kendala dan tantangan dapat diatasi dengan baik," imbuh orang nomor satu di Pesibar itu.
Agus mengingatkan bahwa pekerjaan dan tanggungjawab sebagai pimpinan dan aparatur pemerintahan tidaklah ringan, penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel, transparan dan anti KKN. Namun demikian tetap harus ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang berkualitas dan taat azaz, yang bisa berdampak terhadap peningkatan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dihadapan peserta musrenbang tersebut juga, Agus menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati memiliki visi yakni terwujudnya masyarakat Pesibar yang madani, mandiri dan sejahtera. "Untuk itu, kepada kepala OPD agar dapat menyusun program yang mendukung visi tersebut. Tentunya dengan tetap memperhatikan RPJMD Dan Renstra masing-masing OPD," pintanya.
Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2019 tersebut menurut Agus, menyusun program dan kegiatan yang lebih inovatif untuk memastikan bahwa taraf hidup masyarakat Pesibar akan semakin baik. Dirinya juga ingin memastikan bahwa aktifitas yang diambil para kepala OPD dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan SDM serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Perekonomian Pesibar harus tumbuh dengan keseimbangan empat poin utama yakni Ekonomi, Ekologi, Sosial, Agama Dan Budaya. Sementara itu APBD kita terbatas, tidak semua dapat dibiayai oleh APBD. Diperlukan perencanaan yang matang dalam penyusunan usulan melalui penganggaran APBD Provinsi Lampung Serta APBN Tahun Anggaran 2019."
Masih kata Agus, kedepan fokus utama ditujukan pada peningkatan prioritas unggulan Pesibar sebagai pemicu pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah terpencil. Peningkatan sektor pertanian dan perikanan untuk ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat demi pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan usaha yang luas dengan tetap mengedepankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
"Perlu saya tekankan beberapa hal kepada para kepala OPD, yakni harus proaktif dan tanggap dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, keluaran dari sebuah kegiatan harus jelas, baik hasil dan juga manfaatnya dengan tetap mengedepankan efektivitas anggaran, mengutamakan kerjasama, meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mencari penyelesaian setiap lermasalahan dan tantangan pembangunan, harus lebih proaktif mengusulkan program untuk pendanaan melalui APBN ke kementerian terkait," tukasnya.
"Khusus kepada Pemprov Lampung, Kami meminta perhatian ban bantuan lebih, dalam membantu proses dan pelaksanaan pembangunan di Pesibar. Kami menyadari bahwa Pesibar masih memiliki banyak kebutuhan dengan keterbatasan pendanaan," sambungnya. (acha)
Editor: M Andika
