 |
| Ist |
Laporan: Erson N
PESISIR BARAT-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), menggelar rapat paripurna dengan acara penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2017, di Gedung Dharma Wanita, Kamis (19/7), sekitar pukul 11.00 WIB.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II, Drs. AE. Wardhana Kasuma, didampingi oleh Wakil Ketua I, M. Towil, dan dihadiri oleh Bupati Pesibar, Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H., kepala OPD, 13 dari 25 Anggota DPRD dan unsur forkopimda Pesibar – Lambar.
Beberapa fraksi Anggota DPRD Pesibar menyampaikan pandangan umumnya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran tahun 2017.
Fraksi Gerindra – PKS melalui juru bicara (jubir) Ahmad Husaini menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Pemkab setempat, meskipun masih terdapat kekurangan dan hal itu untuk dijadikan rujukan untuk meningkatkan kinerja kedepannya.
"Terhadap realisasi PAD yang telah melampaui target, kedepannya dapat dipertahankan atau ditingkatkan. namun harus menjadi catatan bahwa setiap audit dari BPK, Pemkab Pesisir Barat belum mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang dimana hal itu merupakan hasil dari pengelola keuangan daerah. Ini harus menjadi pekerjaan rumah kita bersama," ujarnya.
Sementara itu, melalui jubir Agus cik, dari fraksi Pesisir Barat Bersatu, menanggapi positif terkait telah dibangunnya perumahan nelayan sebanyak 70 unit rumah nelayan dibeberapa Kecamatan, dan pihaknya beraharap selain rumah dapat juga dibangun tempat ibadah bagi nelayan yang menempati perumahan nelayan tersebut.
"Kemudian mengenai Pembangunan kantor Camat Pesisir Tengah. Mohon agar segera difungsikan agar proses pelayanan masyarakat dapat berjalan dibangunan yang baru," tutupnya.
(matapenanews.com)
